http://id.berita.yahoo.com/pegawai-pemda-paling-banyak-lakukan-korupsi-093620827.html
MERDEKA.COM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan sepanjang semester I 2012 menyatakan bahwa aksi korupsi paling banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Sepanjang paruh pertama tersebut, DKI Jakarta dinobatkan sebagai provinsi terkorup.
Ketua PPATK, Muhammad Yusuf, mengatakan tindak korupsi ini didominasi oleh perorangan sebesar 95,84 persen dan pelaku perusahaan sebesar 4,16 persen. Pelaku perorangan didominasi oleh pemerintah daerah sebesar 40,7 persen, kementerian 16,7 persen dan perusahaan swasta11,1 persen.
"Jabatan yang banyak temukan indikasi korupsi ialah staf/karyawan sebesar 19,2 persen, bendahara 9,08 persen dan kepala daerah 7,5 persen. Modus pelaku terbesar terkait unsur penggelapan dalam jabatansebesar 45,4 persen," ujarnya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (2/1).
Berdasarkan Laporan Hasil Riset Analisis Strategis diketahui DKI Jakarta menjadi provinsi yang berindikasitindak pidana korupsi terbanyak sejumlah 37,45 persen. Diikuti oleh Kalimantan Timur dengan 8,83 persen dan Jawa Timur 5,55 persen.
Selama tahun 2012, terdapat 108.145 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan 381 oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Sementara untuk laporan transaksi keuangan tunai, PPATK menerima 12,2 juta laporan dan laporan pembawaan uang tunai sebanyak 8.817 yang dilaporkan oleh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.
MERDEKA.COM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan sepanjang semester I 2012 menyatakan bahwa aksi korupsi paling banyak dilakukan oleh pemerintah daerah. Sepanjang paruh pertama tersebut, DKI Jakarta dinobatkan sebagai provinsi terkorup.
Ketua PPATK, Muhammad Yusuf, mengatakan tindak korupsi ini didominasi oleh perorangan sebesar 95,84 persen dan pelaku perusahaan sebesar 4,16 persen. Pelaku perorangan didominasi oleh pemerintah daerah sebesar 40,7 persen, kementerian 16,7 persen dan perusahaan swasta11,1 persen.
"Jabatan yang banyak temukan indikasi korupsi ialah staf/karyawan sebesar 19,2 persen, bendahara 9,08 persen dan kepala daerah 7,5 persen. Modus pelaku terbesar terkait unsur penggelapan dalam jabatansebesar 45,4 persen," ujarnya dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (2/1).
Berdasarkan Laporan Hasil Riset Analisis Strategis diketahui DKI Jakarta menjadi provinsi yang berindikasitindak pidana korupsi terbanyak sejumlah 37,45 persen. Diikuti oleh Kalimantan Timur dengan 8,83 persen dan Jawa Timur 5,55 persen.
Selama tahun 2012, terdapat 108.145 laporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilaporkan 381 oleh penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Sementara untuk laporan transaksi keuangan tunai, PPATK menerima 12,2 juta laporan dan laporan pembawaan uang tunai sebanyak 8.817 yang dilaporkan oleh Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan.
0 komentar:
Posting Komentar